Arti Bargaining Power

Kompas, Rabu, 10 Juni 2009 - Kolom Internasional.

"Isu ini tidak akan memanas sekarang JIKA tidak ada keterlibatan partai partai yang yang mempunyai kepentingan tertentu. Iklim politik sekarang merupakan refleksi dari pemilihan Presiden (Indonesia)", kata Ahmad Zahid Menteri Pertahanan Malaysia.

Mari kita simak statemen dari Menteri Pertahanan Malaysia sebagaimana yang tertulis diatas. Prinsipnya saat ini justru pihak Malaysia yang mencoba menggiring bola liar Ambalat itu menjadi isu INTERNAL INDONESIA. Dikatakan bahwa persoalan Ambalat memanas karena telah dijadikan komoditas politik bagi para Capres untuk mendulang dukungan dari masyarakat Indonesia.

Benarkah statemen tersebut?

Hal pertama yang bisa kita ketengahkan untuk menyanggah statemen tersebut adalah bahwa isu tentang Ambalat memanas TIDAKLAH DIPICU oleh pihak Indonesia secara internal. Persoalan ini mencuat kepermukaan karena adanya FAKTA Pelanggaran Kedaulatan Laut Indonesia (trespassing) oleh kapal perang Tentara Diraja Malaysia baru baru ini. Merupakan sebuah konsekuensi yang wajar manakala tindakan ilegal itu kemudian menjadi komoditas politik domestik tingkat tinggi sehubungan dengan masa kampanye Pilpres di Indonesia. Hal yang patut digaris bawahi disini adalah: REAKSI kita adalah AKIBAT dari AKSI pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perang Malaysia yang menjadi SEBAB kekisruhan ini.

Ketika Menhan Malaysia tersebut mencoba menyimpulkan permasalahan dengan mengaitkannya dengan KEPENTINGAN TERTENTU dari partai partai politik maka dapat dikatakan kesimpulan tersebut sangat naif dan profan. Kepentingan terhadap Kedaulatan RI bukan saja menjadi monopoli partai partai politik Indonesia tetapi bahkan telah menjadi KEPENTINGAN seluruh bangsa Indonesia.

Sebanyak 36 Nota Protes dan 107 kali pelanggaran telah mengindikasikan bahwa persoalan Ambalat ini tidak dapat dilokalisir semata hanya persoalan Pilpres Indonesia semata. Peristiwa pelanggaran tapal batas ini telah terjadi selama bertahun-tahun melintasi pelbagai peristiwa politik di Indonesia.

Pernyataan Menhan Malaysia tersebut mengindikasikan satu hal:
MENGGIRING OPINI MASYARAKAT INDONESIA DAN INTERNASIONAL TENTANG KEGAGALAN INDONESIA MENGATUR DIRINYA SENDIRI.

Sebagaimana yang telah aku katakan beberapa waktu yang lalu bahwa kembali lagi pihak Malaysia SECARA AKTIF MEMEGANG KENDALI PERMAINAN POLITIK AMBALAT INI. Naik turunnya TENSI Ambalat ini sangat tergantung dari IRAMA yang dimainkan oleh Kuala Lumpur. Pemerintah Malaysia sangat Proaktif MENCIPTAKAN KONDISI sehingga isu Ambalat ini BENAR BENAR EFEKTIF dijadikan INSTRUMEN politik mereka.

Sementara dipihak kita tampak sekali ketidak-siapan menghadapi manuver manuver licin tersebut; KITA SANGAT REAKTIF! Didalam Politik adalah HARAM HUKUMNYA bersikap REAKTIF. Didalam Politik JUSTRU KITA DITUNTUT untuk AKTIF MENCIPTAKAN KONDISI karena hanya dengan cara demikian kita bisa MENCIPTAKAN PELUANG! Didalam Politik kita dituntut untuk AKTIF menciptakan KONDISI agar dapat dijadikan kartu truf ketika saatnya nanti dibutuhkan dimeja perundingan.

KITA HARUS PUNYA BARGAINING POWER!!!!!!!!

Kalau kita pada saat ini tidak memiliki Bargaining Power maka dengan segala cara DIA HARUS DICIPTAKAN! Kita harus berupaya menciptakan KESEIMBANGAN BARU. Selama ini yang kita lihat dari kebijakan Luar Negeri kita adalah sikap REAKTIF yang tak terpola dan temporer. Ini pekerjaan amatir. Kita tidak memiliki sebuah ROAD MAP yang jelas terkait isu Ambalat. Kita terkesan tergagap dan tergopoh-gopoh setiap kali dibenturkan dengan persoalan ini. Bertahun tahun yang kita jumpai adalah SIKAP anarkis yang ditampilkan secara VULGAR ditempat tempat PENDAFTARAN SUKARELAWAN PERANG tanpa sedikitpun langkah esensial yang dilakukan.

http://forum.kompas.com/internasional/21061-malaysias-questions-9.html